Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan banding putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tentang gugatan penghentian lelang jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Putusan itu mengharuskan Pemprov DKI untuk melanjutkan lelang yang lama.
"Tentu karena prinsip kami ingin terapkan asas umum pemerintahan yang baik. Maka hasil itu, kami akan lakukan banding," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).
Banding akan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Namun, Syafrin menyebut rencana lelang baru akan tetap berlanjut.
"Lelang tetap sesuai rencana, kami akan umumkan lelang pada awal April," ucap Syafrin.
Syafrin meyakini bahwa ada masalah di lelang lama. Sehingga, menurutnya, ada konsekuensi hukum jika lelang lama dilanjutkan.
"Dalam proses pengadaan, jika ada tataran dan aturan yang dilanggar panitia dalam prosesnya, maka lelang dinamakan post bidding. Artinya (jika) proses sudah post bidding tetap lanjut, maka risiko adalah pidana," kata Syafrin.
"lanjut" - Google Berita
March 06, 2020 at 12:43PM
https://ift.tt/38uDiHq
DKI Bakal Banding Putusan PTUN soal ERP, Lelang Baru Tetap Lanjut - detikNews
"lanjut" - Google Berita
https://ift.tt/2QdynGZ
Bagikan Berita Ini
0 Response to "DKI Bakal Banding Putusan PTUN soal ERP, Lelang Baru Tetap Lanjut - detikNews"
Post a Comment